Karolin Dorong Percepatan Pembangunan Dry Port Entikong

PEMBANGUNAN pelabuhan darat di PLBN Entikong terus didorong agar cepat terealisasi. Namun, saat ini masih terkendala untuk pembuatan akses kendaraan kargo keluar masuk Indonesia-Malaysia.

“Harus terus didorong pembangunan dry port di Entikong. Ini penting untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Namun harus ada koordinasi pemerintah antarnegara,” kata Karolin.

Untuk membangun akses kendaraan kargo harus dilakukan pemotongan bukit dibatas Entikong-Tebedu. Hal itu belum bisa dilakukan karena harus ada koordinasi kembali dengan pemerintah Malaysia.

"Selain koordinasi dari pemerintah pusat dan negara tetangga, dorongan dari pemerintah daerah juga sangat diperlukan, sehingga ini juga harus menjadi salah satu perhatian kita dalam mempercepat pembangunannya," tuturnya.

Karolin yang juga hadir saat peresmian PLBN Entikong mengatakan bahwa PLBN itu masih berfungsi hanya sebagai pos lintas batas manusia. Belum ada persiapan mengenai lalu lintas barang, padahal kegiatan ekspor impor di kawasan tersebut sangat besar nilainya.   

"Seperti yang diketahui, pada proyek dry port tersebut pun akan dibangun sejumlah fasilitas pendukung, termasuk semacam area makan yang juga berfungsi sebagai showcase produk-produk unggulan dari Kalimantan. Dengan demikian, dry port ini juga akan berfungsi sebagai sarana promosi produk-produk unggulan Indonesia," kata Karolin.

Menurutnya, pemerintah pusat tentu sangat mengharapkan, kegiatan ekspor dan impor di kawasan tersebut akan meningkat sejalan dengan hadirnya dry port itu. Diharapkan pula, Indonesia akan lebih banyak mengekspor dari Entikong ketimbang impor.

Dari data Kementerian PU, lanjutnya, proses pembebasan lahan untuk pembangunan dry port Entikong sudah dilakukan dengan dana yang bersumber dari APBN 2017 senilai Rp9,2 miliar. Kemudian, pembangunan tahap I juga menggunakan dana APBN 2017 senilai Rp48,725 miliar.

Selanjutnya, pembangunan tahap II PLBN Entikong dilakukan dengan dana APBN 2017 senilai Rp9,46 miliar. Terakhir, pembangunan tahap III dilakukan dengan dana APBN 2018 senilai Rp76,46 miliar.

"Upaya untuk memaksimalkan PLBN yang ada di Kalbar, merupakan komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk memaksimalkan proses pembangunan di Kalbar. Harapan kita jika ini semua sudah selesai, tentu manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Kalbar," kata Karolin.(tim)