Kalbar Perlu Gubernur yang Punya Jaringan Kuat di Pusat

Gubernur Kalimantan Barat dua periode, Cornelis menyatakan, Kalimantan Barat memerlukan gubernur yang memiliki jaringan kuat di pemerintahan pusat agar bisa melanjutkan berbagai program pembangunan yang telah dilakukannya bersama Cristiandy Sanjaya selama 10 tahun terakhir.

   

"Ke depan kita memerlukan gubernur yang memiliki jaringan kuat di tingkat pusat, karena pemegang keputusan dan anggaran pembangunan berada di pusat," kata Cornelis saat menghadiri kegiatan silahturahmi bersama masyarakat Tiong Hua Kalbar di Pontianak, Jumat (22/6/18) malam.

   

Menurut Cornelis, jika selama ini dirinya tidak memiliki jaringan yang kuat di pusat, tentu tidak mungkin Jembatan Pak Kasih di Tayan bisa dibangun, tidak mungkin jalan Trans Kalimantan di Kalbar bisa dibangun, tidak mungkin PLN Entikong, Aruk dan Badau  bisa terbangun.

   

"Belum lagi pembangunan lainnya yang dibiayai oleh pusat, cukup banyak yang sudah dibangun di Kalbar. Itu membuktikan bahwa selama ini pemprov Kalbar memiliki jalinan kerjasama yang baik dengan pemerintah pusat, sehingga ini harus terus dilanjutkan," tuturnya.

   

Dirinya mengakui, selama menjadi pemimpin pemerintahan di Kalbar, dirinya bersama Christiandy memang masih belum bisa memaksimalkan layanan kepada masyarakat.

     

"Penyebabnya selain keterbatasan anggaran, saya dan Christiandy juga memiliki kewenangan yang terbatas sebagai Gubernur, karena semuanya ada kewenangan yang dibatasi," lanjutnya.

   

Cornelis mengatakan, dalam membuat sebuah kebijakan ada yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, sehingga tidak semua menjadi kewenangan Gubernur dalam membangun daerah.

   

"Namun, meski demikian, selama saya dan Christiandy memimpin Kalbar, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan kami cukup tinggi, sebanyak 84 persen. Kalbar selama ini juga selalu dalam kondisi yang aman, tidak terjadi perpecahan antar masyarakat dan ini yang paling penting," ungkap Cornelis.

    

Untuk itu, dirinya menilai pasangan calon Gubernur Kalbar periode 2018-2023 yang mampu melanjutkan kepemimpinannya adalah pasangan calon nomor urut dua Karolin-Gidot.

Karena, selama menjadi anggota DPR, Karolin memiliki link yang kuat di tingkat pusat, bahkan bisa terkoneksi langsung dengan presiden Jokowi.

   

"Jadi, kalau kita minta dana pembangunan, tentu akan lebih mudah. Masyarakat bisa menilai ini sendiri, sehingga kalau pembangunan di Kalbar mau terus berlanjut dan cepat, tanggal 27 Juni nanti, pilih nomor dua," pungkasnya. (*)